Sumbawa Barat, LenteraNTB — Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov, menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan gender merupakan pondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang digelar di Hanipati Resto, Rabu, 15 Oktober 2025.
Wabup Hanipah menekankan bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyeragamkan peran antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan dan penghargaan yang adil sesuai kapasitas dan potensi masing-masing.
Ia menyoroti fakta bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat, jumlah perempuan lebih banyak (51%) dibanding laki-laki (49%), dan banyak di antara mereka kini telah menempati posisi strategis di pemerintahan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa perempuan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Melalui Bimtek ini, mari kita pahami bahwa keadilan dan kesetaraan gender adalah kunci kemajuan daerah kita. Ketika perempuan dan laki-laki diberi ruang yang setara untuk berkontribusi, maka pembangunan akan berjalan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Wabup Hanipah.
Bimtek ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan. Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan dan program kerja daerah diharapkan mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara seimbang.
Wakil Bupati Hanipah juga mengajak kepada seluruh perangkat daerah untuk menerapkan hasil bimtek secara konkret dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. “Mari kita jadikan kesetaraan gender bukan hanya wacana, tetapi sebagai budaya kerja di seluruh sektor pemerintahan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas P2KBP3A, Agus Purnawan, S.Pi., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini bukan sekadar bagian dari program kerja rutin, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa isu dan pengalaman perempuan serta laki-laki terintegrasi dalam setiap proses pembangunan.
“Jika perencanaan ini dilakukan dengan matang, maka pelaksanaannya akan lebih tepat sasaran hingga ke tahap evaluasi. Tujuan akhirnya jelas, yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau dirugikan akibat perbedaan gender,” tegasnya.
Bimtek yang mengusung tema “Mewujudkan Pembangunan Responsif Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)”, ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur pemerintah dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua pihak.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Oktober 2025, ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KBP3A) KSB, dan menghadirkan Thomas Rizal, S.P., selaku narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). (Dn)
