Sumbawa Barat, Lentera NTB — Dukungan terhadap gerakan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin menguat menjelang pelaksanaan Rapat Akbar Nasional yang akan digelar di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada 10 November 2025 mendatang.
Dua tokoh sentral dalam sejarah perjuangan PPS, dr. Sanusi selaku Ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S), dan Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan agenda nasional tersebut.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, dr. Sanusi menegaskan bahwa semangat masyarakat Pulau Sumbawa untuk mewujudkan provinsi sendiri kian membara.
Ia bahkan menerima laporan akan adanya puluhan bus massa dari berbagai daerah seperti Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat yang siap datang ke Taliwang untuk berpartisipasi dalam peristiwa bersejarah itu.
“Antusiasme masyarakat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi gerakan rakyat yang solid dan terarah,” ujar dr. Sanusi.
Sementara itu, Prof. Dr. Hamdan Zoelva juga menyambut positif rencana besar tersebut.
Dalam komunikasi melalui Sekretaris Jenderal Presidium Aliansi PPS, Indra Irawan LM, Prof. Hamdan tidak hanya menyatakan dukungan moral, tetapi juga memberikan izin kepada panitia untuk memasang fotonya di baliho resmi kegiatan sebagai simbol restu dan keterlibatan moral dalam perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Kami juga telah meminta Pak Hamdan untuk berkenan hadir langsung di Sumbawa Barat pada pelaksanaan Rapat Akbar nanti. Semoga beliau memiliki waktu, kami masih menunggu kabar lanjutan dari Jakarta,” kata Indra Irawan LM.
Rapat Akbar Nasional ini digagas sebagai momentum kebangkitan kolektif masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan lahirnya provinsi baru.
Pelaksanaannya yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2025, diharapkan menjadi simbol tekad rakyat Pulau Sumbawa untuk menapaki babak baru sejarah perjuangan daerah. (Dn)
