SUMBAWA BARAT. Lentera NTB, Kepala Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Anasrullah, menantang DPRD Provinsi NTB daerah pemilihan V (Sumbawa – Sumbawa Barat), untuk benar-benar memperjuangkan kebutuhan mendasar petani, seperti infrastruktur pertanian yang layak dan berfungsi optimal.
Tantangan itu disampaikan langsung di hadapan Anggota DPRD Provinsi NTB, Fakhruddin Rob, dalam kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) NTB Tahun 2026 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Aula Kantor Desa Kokarlian, Selasa, 17 Februari 2026.
Anasrullah menegaskan, persoalan utama yang dihadapi petani Kokarlian bukan hanya pada produksi, tetapi juga pada minimnya infrastruktur pendukung yang membuat potensi pertanian desa belum tergarap maksimal.
Ia mengungkapkan, sekitar 92 persen masyarakat Kokarlian menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan. Petani, kata dia, mengelola lebih dari 1.100 hektare lahan kering melalui 18 kelompok tani dengan komoditas utama jagung dan palawija.
Namun produktivitas pertanian menurut dia, belum bisa meningkat signifikan karena infrastruktur air dan sarana pendukung pertanian belum bekerja optimal.
Salah satu sorotan utama tertuju pada embung yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai pada 2015, namun hingga kini belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Embung yang dibangun BWS tahun 2015, namun hingga kini masyarakat belum merasakan manfaat. Kami sudah melepas tanah untuk pembangunan embung dengan harapan lahan kering bisa dikelola dua hingga tiga kali tanam dalam setahun, namun infrastruktur ini belum kami rasakan dampaknya,” tegas pria yang akrab disapa Kades Anas.
Menurutnya, harapan petani untuk meningkatkan frekuensi tanam dan hasil produksi belum tercapai, sehingga kesejahteraan petani berjalan di tempat.
Kades Anas menilai Fakhruddin Rob memahami kondisi petani karena memiliki latar belakang keluarga petani. Karena itu, ia berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum diskusi semata, tetapi benar-benar diperjuangkan di tingkat kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Fakhruddin Rob menyatakan persoalan infrastruktur pertanian, termasuk embung yang belum optimal, akan menjadi perhatian serius.
Ia berjanji akan menelusuri persoalan tersebut dan berkomunikasi langsung dengan pihak terkait, agar fasilitas yang sudah dibangun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Soal embung akan saya telusuri dan komunikasi langsung dengan BWS. Saya akan berupaya untuk memperjuangkan agar infrastruktur ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, perubahan regulasi melalui Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat menjawab persoalan nyata di lapangan.
“Aspirasi masyarakat ini akan menjadi bahan perjuangan di tingkat provinsi, agar regulasi dan kebijakan yang lahir benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan petani,” tambahnya. (Dn)
