Ketika data berbicara, pengelolaan sampah berbasis sekolah bukan sekadar wacana, melainkan model kebijakan yang layak diperluas
Oleh: Bambang Supriadi (Pemerhati Lingkungan)
Membaca sejumlah pemberitaan media nasional dan lokal seperti Antara dan Lombok Post dalam beberapa waktu terakhir, terlihat jelas bahwa isu pengelolaan sampah mulai bergeser dari sekadar persoalan teknis kebersihan menjadi agenda strategis pembangunan berkelanjutan. Judul-judul seperti “Tempah Dedoro Diperluas di Mataram, Sekolah Jadi Pengolah Sampah Organik” serta “GSS SMPN 15 Mataram Sukses Tekan Sampah Plastik dari 13 Troli Turun ke 3 Troli Sampah” mencerminkan praktik baik yang patut mendapat perhatian lebih luas. Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak lagi semata dipandang sebagai penghasil sampah, tetapi mulai menempatkan diri sebagai aktor kunci dalam pengurangan dan pengolahan sampah dari sumbernya.
Persoalan sampah di Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan kerangka kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan menitikberatkan pada pengurangan dan penanganan sampah. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Jakstranas Pengelolaan Sampah yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Namun dalam praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada pendekatan hilir, yakni pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang justru menimbulkan beban biaya tinggi, emisi gas rumah kaca, serta risiko pencemaran lingkungan.
Kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Mataram, menghadapi situasi serupa. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi berkontribusi terhadap meningkatnya timbulan sampah, terutama sampah plastik sekali pakai dan sampah organik. Di sisi lain, kapasitas TPA bersifat terbatas dan tidak dapat terus-menerus diperluas tanpa konsekuensi lingkungan dan sosial. Dalam konteks inilah, pendekatan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi kebutuhan mendesak.
Sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Sebagai institusi pendidikan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar formal, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan perilaku. Setiap hari, sekolah menghasilkan sampah dari aktivitas belajar-mengajar, kantin, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Jika tidak dikelola, sekolah turut menyumbang beban TPA. Namun sebaliknya, jika dikelola dengan baik, sekolah dapat menjadi laboratorium perubahan perilaku pengelolaan sampah yang berdampak luas hingga ke rumah tangga dan masyarakat.
Praktik pengolahan sampah di sekolah-sekolah Kota Mataram sebagaimana diberitakan media menunjukkan bahwa perubahan itu sangat mungkin dilakukan. Pengolahan sampah organik di lingkungan sekolah, pemilahan sampah sejak sumber, serta pengurangan signifikan sampah plastik membuktikan bahwa edukasi yang konsisten, dukungan sarana, dan komitmen warga sekolah mampu menghasilkan dampak nyata. Model ini sejalan dengan semangat kebijakan nasional yang menempatkan pengurangan sampah di sumber sebagai prioritas utama.
Pengalaman Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di sekolah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Dalam hal ini, peran PT Amman Mineral Nusa Tenggara patut dicatat sebagai contoh kontribusi dunia usaha dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Sejak tahun 2001, PT Amman telah menginisiasi Program Clean Up Day sebagai bentuk pendidikan lingkungan hidup. Program ini menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kebersihan dan tanggung jawab lingkungan, khususnya di kalangan siswa.
Inisiatif tersebut kemudian berkembang menjadi Program Pengelolaan Sampah Sekolah (PPSS) yang diinisiasi pada tahun 2016. PPSS dirancang sebagai program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan nasional pengelolaan sampah. Hingga saat ini, PPSS tetap eksis dan berkembang, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis sekolah bukan program jangka pendek, melainkan investasi sosial dan lingkungan jangka panjang.
PT Amman dapat dikatakan telah merintis dan memberikan pondasi yang kuat dalam pengelolaan sampah di sekolah. Melalui PPSS, sekolah tidak hanya diberikan fasilitas fisik seperti rumah kompos, sarana pemilahan, dan alat pengolahan sampah, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Guru, siswa, dan tenaga kependidikan didampingi untuk memahami regulasi, prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, serta praktik teknis yang aplikatif.
Dampak implementasi PPSS dapat diukur secara nyata. Data kuantitatif dari enam sekolah penerima manfaat menunjukkan capaian yang sangat signifikan pada tahun 2024. Enam sekolah tersebut adalah SMPN 1 Maluk, SMPN 6 Taliwang, SMPN 3 Taliwang, SDN Bukit Damai Maluk, SMPIT Imam Syafi’i Taliwang, dan SDN 2 Taliwang. Sekolah-sekolah ini merepresentasikan variasi jenjang pendidikan dan karakter wilayah, baik pesisir maupun perkotaan, yang menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah berbasis sekolah dapat diterapkan secara lintas konteks. Penurunan ritasi pengangkutan sampah menuju TPA menjadi salah satu capaian utama. Kondisi ini berdampak langsung pada pengurangan biaya pengangkutan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, efisiensi biaya pengelolaan TPA, serta perpanjangan umur layanan TPA. Secara rinci, dari enam sekolah penerima manfaat PPSS, jumlah ritasi pengangkutan sampah menuju TPA berhasil ditekan secara drastis dari 421 ritasi menjadi hanya 125 ritasi dalam satu tahun. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat sekolah, tetapi juga memberikan implikasi langsung terhadap efisiensi anggaran daerah, pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, serta perpanjangan umur layanan TPA. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut secara kolektif berhasil mengirimkan sampah daur ulang ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS) sebanyak 3,5 ton dan memproduksi pupuk organik sebanyak 27 ton. Dari perspektif kebijakan daerah, capaian ini sangat relevan dengan target pengurangan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Jakstrada pengelolaan sampah.
Inilah yang dapat disebut sebagai jalan sunyi dalam pengelolaan sampah. Upaya pengurangan sampah dari hulu melalui sekolah bukanlah kerja yang spektakuler. Ia tidak segera terlihat, tidak selalu menjadi sorotan, dan jarang diklaim sebagai keberhasilan instan. Namun justru di ruang inilah perubahan paling mendasar berlangsung: pada perilaku, kebiasaan, dan cara pandang generasi muda terhadap sampah. Ketika sekolah secara konsisten mengelola sampahnya sendiri, dampak yang dihasilkan mungkin senyap, tetapi berlapis dan berjangka panjang dalam mengurangi beban TPA, menekan emisi, sekaligus membentuk budaya baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Selain itu, PPSS berkontribusi besar terhadap peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku siswa. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dikelola. Timbulan sampah di lingkungan sekolah berkurang, kebiasaan memilah dan mendaur ulang terbentuk, serta sekolah memiliki keterampilan teknis dalam mengelola sampah secara mandiri. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan sehat, menciptakan iklim belajar yang lebih kondusif.
Program ini juga mendorong lahirnya inovasi dari siswa dan guru, baik dalam pengolahan sampah organik maupun pemanfaatan sampah anorganik. Terbentuknya siklus organik di sekolah menunjukkan bahwa prinsip ekonomi sirkular dapat diterapkan sejak dini. Bahkan, sekolah memperoleh manfaat ekonomi melalui penjualan pupuk organik dan sampah daur ulang, yang pada gilirannya memperkuat keberlanjutan program.
Dari sisi reputasi, sekolah penerima manfaat PPSS berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata dan memenuhi standar Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Aktivitas Kader Adiwiyata meningkat hingga ke tingkat nasional, serta muncul sekolah-sekolah imbas yang meniru praktik baik pengelolaan sampah. Contoh konkret terlihat pada SDN Goa dan SDN Labuhan Lalar yang telah membangun rumah kompos secara mandiri, serta SDN Bukit Damai Maluk yang memperoleh dukungan mesin pencacah sampah organik dari Pemerintah Desa Bukit Damai.
Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, pengalaman PPSS di Kabupaten Sumbawa Barat relevan untuk direplikasi di daerah lain, termasuk Kota Mataram. Kota ini tengah mencari bentuk pengelolaan sampah yang tidak hanya bergantung pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA, tetapi juga mampu menekan timbulan sampah dari sumbernya. Praktik pengolahan sampah di sekolah-sekolah Mataram sebagaimana diberitakan media menunjukkan irisan kuat dengan capaian PPSS di KSB, sehingga integrasi pendekatan berbasis sekolah menjadi peluang strategis bagi pemerintah kota untuk mempercepat pencapaian target pengurangan sampah daerah. Kebijakan pengelolaan sampah daerah membutuhkan model konkret yang telah teruji di lapangan. Pendekatan berbasis sekolah terbukti efektif karena menyasar perubahan perilaku sejak dini, melibatkan banyak pihak, serta memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan.
Kesimpulannya, Program Pengelolaan Sampah Sekolah (PPSS) telah memberikan kontribusi positif dan terukur terhadap upaya pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sekolah-sekolah penerima manfaat menunjukkan peningkatan signifikan dalam praktik pengelolaan sampah, perubahan perilaku warga sekolah, serta perluasan dampak ke aspek pembelajaran dan budaya sekolah. Implementasi PPSS juga mendukung pencapaian target pengelolaan sampah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam pengurangan sampah dari sumbernya.
Oleh karena itu, PPSS sangat layak direkomendasikan sebagai model pengelolaan sampah di sekolah-sekolah, baik di Kabupaten Sumbawa Barat maupun daerah lain. Dukungan kebijakan daerah, integrasi dengan Jakstrada, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan pendampingan menjadi kunci agar sekolah benar-benar dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.
