SUMBAWA BARAT, Lentera NTB — Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan bahwa pemasangan tiang listrik di sejumlah titik di Kecamatan Maluk dilakukan sesuai dengan standar keselamatan dan tidak mengganggu fungsi jalan.
Kepastian ini disampaikan usai BPJP bersama tim dari PLN UP3 Sumbawa melakukan peninjauan langsung ke lokasi pemasangan di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, Selasa 28 Oktober 2025.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan sebagai bentuk respon atas adanya kekhawatiran sebagian warga terkait pemanfaatan bahu jalan provinsi untuk pemasangan tiang listrik.
BPJP menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah mengikuti ketentuan teknis dan bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.
Kepala BPJP Pulau Sumbawa, Mustafa, ST., M.P., menjelaskan bahwa penggunaan bahu jalan untuk fasilitas umum seperti tiang listrik diperbolehkan selama memenuhi aspek keselamatan dan tidak menghambat fungsi jalan.
“Pemerintah desa perlu lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan saat pemasangan tiang dilakukan. Pemasangan ini berada di bahu jalan, bukan di lahan pribadi, dan manfaatnya untuk kepentingan umum. PLN juga sudah bersurat resmi ke Pemerintah Desa Maluk,” jelas Mustafa.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara PLN, pemerintah desa, dan masyarakat agar proses pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan lancar tanpa menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
“Semua pihak harus menjaga komunikasi yang baik agar tujuan besar peningkatan pelayanan listrik ini bisa tercapai tanpa gesekan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Maluk, Baharuddin, S.E., menyampaikan dukungan penuh terhadap program pemasangan tiang listrik tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Desa telah menginstruksikan para kepala dusun untuk melakukan sosialisasi kepada warga, terutama di wilayah pemukiman yang menjadi jalur pemasangan.
“Kami sudah meminta kepala dusun melakukan sosialisasi terkait manfaat dan lokasi pemasangan tiang. Kami juga berharap pihak PLN memberi informasi lebih awal sebelum pelaksanaan di jalur utama agar pemerintah desa bisa mendampingi langsung,” ujarnya. (Dn)
